Partai Politik dan Pendidikan Politik (Pendidikan Politik Membentuk Peradaban Politik)

Published: Thursday, 19 December 2013

Tulisan ini dimuat di Koran Harian Jambi Independen, 19 Desember 2013

Pada hajatan pesta demokrasi pemilihan umum 2014 ini, terdapat kurang lebih 15 partai politik dengan beragam warna ideologi tampil sebagai kontestan. Melalui partai politik tersebut, muncul ribuan calon anggota legislatif sebagai wakil rakyat yang akan berebut sejumlah kursi dilembaga perwakilan politik rakyat ,tingkat nasional maupun daerah.

            Partai politik sebagai salah satu syarat kendaraan pengusung wakil rakyat jika ingin mendapatkan jatah kursi perwakilan politik dilembaga legislatif. Mekanisme ini masih dianut secara ketat dan berpengaruh terhadap keberadaan wakil rakyat dilembaga legislatif. Terlepas adanya wakil rakyat independen yang tidak melalui jalur berkendara dengan partai politik, karena lebih memilih sebagai wakil rakyat dikamar sebelah yang belum seberapa kuat gaungnya dilegislatif, yaitu Dewan Perwakilan Daerah. Ujung-ujungnya juga, penghuni kamar sebelah ini akhirnya tidak lagi memilih independen jika ingin bertarung kembali mendapatkan jatah kursi perwakilan politik dilembaga legsilatif. Banyak diantara mereka yang akhirnya menelikung dengan berkendara partai politik , karena ingin berebut pengaruh dan eksistensi lebih kuat di lembaga legislatif juga dihadapan konstituen.

            Sehubungan dengan hal tersebut, partai politik mengemban tugas yang amat berarti dalam kehidupan berpolitik bangsa dan negara. Dalam alur proses politik, partai politik mempunyai peran sebagai sabuk penghubung antara rakyat dengan negara untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan. Dari input proses kebijakan apalagi pemrosesannya, sampai ke tahap output kebijakan yang dihasilkan, hingga menghasilkan umpan balik bagi alur proses politik pembuatan kebijakan tersebut, partai politik adalah pemain tunggal melalui wakil-wakil politisnya yang berhasil didudukkan sebagai wakil rakyat.

            Untuk ini, partai politik mempunyai fungsi vital antara lain sebagai ; agregator kepentingan yang menjaring dan menyaring aspirasi rakyat untuk dibuat sebuah kebijakan, juga sebagai komunikator politik yang mengkomunikasikan isu-isu kebijakan dan aspirasi rakyat secara vertikal dan horizontal dalam hubungan ketatapemerintahan secara politis. Fungsi vital yang nyata dapat dilihat setiap pemilihan umum tentunya adalah rekrutmen politik, untuk menjaga regenerasi kepemimpinan politik agar tetap berlangsung, fungsi ini juga telah merambah kedalam faktor yang menentukan rekrutmen politis eksekutif daerah.

            Tak kalah pentingnya adalah fungsi partai politik sebagai agen sosialisasi politik. Celakanya, fungsi terakhir ini, dalam kurun waktu pemilihan umum yang berlangsung sejak era reformasi berjalan hingga saat ini hanya dimaknai sebagai ajang memperkenalkan diri calon anggota legislatif yang berkendara dengan partai politik. Ditambah lagi diera pencitraan yang semakin gencar saat ini, partai politik layaknya hanya sebagai penjaja produk politis yang bernama calon anggota legislatif dihadapan konsumen politik yaitu rakyat yang juga sebagai konstituen. Selebihnya partai politik melalui calon anggota legislatif yang diusungnya tersebut, hanya sebagai alat mempromosikan cara-cara mekanis memperlakukan kertas suara pemilihan.

            Padahal sejatinya sosialiasi politik merupakan ajang partai politik untuk mengimplementasikan perannya sebagai lembaga yang melakukan pendidikan politik secara langsung ke segala lapisan sosial masyarakat. Pendidikan politik sendiri merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sosialisasi politik yang dilakukan oleh partai politik.  Sikap dan orientasi politik masyarakat dibentuk oleh adanya sosialisasi politik yang dilakukan oleh partai politik.  Maka jangan heran jika saat ini ditemukan sikap yang makin apatis  dan pragmatis secara politis pada sebagian masyarakat, barangkali itu merupakan bentukan sosialisasi politik yang selama kurun waktu ini berjalan.

            Disebutkan dalam rezim Undang-Undang Partai Politik No. 2 Tahun 2008 jo UU No. 2 Tahun 2011, bahwa pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik selain bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, juga ditujukan untuk meningkat kesadaran hak dan kewajibannya, serta meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

            Tujuan ini mempunyai aspek yang berpengaruh terhadap sistem politik sebuah negara. Jika gagal dicapai salah satunya atau semuanya, maka sistem politik sebuah negara akan mengalami gagal fungsi menjalankan mekanisme kehidupan politik bersama. Dampak signifikannya adalah pada tata kelola pemerintahan yang sedang berjalan karena kekuasaan yang terbentuk ditopang oleh pondasi partisipasi yang keropos. Disini kita bisa melihat bahwa pendidikan politik sangat berperan sebagai penjaga kelestarian sistem politik sebuah negara.

            Maka secara ideal, partai politik diharapkan terutama melalui wakil rakyat yang diusungnya dan berhasil didudukkan pada kursi lembaga legislatif untuk dapat melakukan pendidikan politik yang berkesinambungan, terus-menerus, tidak hanya sebatas pada saat menjelang pemilihan umum saja. Dalam hal ini, pendidikan politik adalah sebuah proses dialogis untuk mendekatkan nilai-nilai politik dan ideologis. Ini adalah sebuah tantangan dimana partai politik dituding saat ini telah mengalami kekaburan orientasi ideologisnya karena ditumpangi kepentingan hedonis, terutama partai-partai konservatif keagamaan yang telah berdiri sejak dulu.

            Proses dialogis ini juga sangat penting untuk menanamkan loyalitas dan perasaan politik kepada konstituen, karena melalui cara ini konstituen merasa terikat pada sebuah ideologi yang membentuk keyakinan perilaku politisnya yang telah terkonsep, bukan pada kepentingan pragmatis. Ini berperan untuk menciptakan pemilih yang berwawasan, berpengetahuan dan berkesadaran terhadap persoalan politik yang sedang menjadi fenomena dan dihadapinya.

            Dalam pada itu partai politik melalui pendidikan politik yang dijalankannya kepada masyarakat, tidak hanya berperan sebagai penjaja dan peraga, tetapi juga mentransfer nilai-nilai ideologi partai politik sendiri yang lebih utama, kemudian transfer pengetahuan mengenai sistem politik yang sedang berjalan, transfer kedasaran akan kehidupan politik yang sedang berlangsung, juga kewajiban sebagai manusia politis untuk bersama partai politik menjaga kelestarian sistem politik. Lebih penting lagi dari itu adalah mentransfer moral dan etika politik yang dapat menjadi jejaring pengaman kehidupan politik bersama. Apalagi yang terakhir ini, hal tersebut ditengarai mengalami kemerosotan akibat ulah oknum partai politik, dan ini menjadi penyebab menghindarnya pemilih potensial menjadi golongan putih potensial yang merongrong legitimasi kekuasaan.

            Begitulah, bahwa partai politik yang saat ini menghadapi tantangan golongan putih potensial tersebut dalam setiap hajatan pemilu semakin membesar jumlahnya, juga bandul yang berayun antara pencitraan terhadap elektabilitas, etika dan moral kehidupan politik yang keropos dan menimbulkan mobokrasi serta anarki dimana –mana, terjun bebasnya tingkat kepercayaan terhadap legitimasi kekuasaan pemerintahan yang sedang berjalan, ideologi politik yang dijual demi kepentingan pragmatis dan jiwa hedonis. Sepertinya perlu memperbaiki fokus pendidikan politik yang diemban dalam fungsinya.

            Sebab, capaian pendidikan politik diperlukan untuk menopang peradaban politik yang terbentuk dan dimunculkan dalam sistem politik sebuah negara. Peradaban itu terlihat pada budaya politik seperti apa yang lahir dan terekam dalam jejak peradabannya. Semuanya dapat diukur dari pencapaian pendidikan politik partai politik dalam hal ; penampilan kepribadian politik yang terbentuk, dan kesadaran politik yang muncul, serta partisipasi politik yang sejauh mana dan sampai kapan.