Kepemimpinan Di Era Digital

Published: Friday, 11 July 2014

Tulisan ini Di Muat Oleh Koran Harian Jambi Independent, Kamis 10 Juli 2014

Transformasi pemerintahan manual ke pemerintahan elektronik atau yang lebih di kenal dengan istilah e-government yang berbasis tekhnologi dan informasi, merupakan suatu perubahan kedalam wajah pemerintahan hari ini.  Globalisasi yang melanda dunia turut mencetuskan adanya transformasi pemerintahan tersebut, sebagai upaya mendorong keterlibatan partisipasi rakyat secara massif dalam mekanisme demokrasi. Disamping itu, tuntutan perubahan gaya hidup dan perkembangan manusia didalam pemenuhan kebutuhannya di era globalisasi itu, juga turut memunculkan ide perlu adanya suatu pemerintahan yang efektif dan efisien dalam melayani rakyatnya selama dua puluh empat jam nonstop dimanapun dan kapanpun, tanpa adanya penghalang.

            E-government  kemudian menjadi konsep masa depan pemerintahan dimana ilmu pengetahuan menjadi suatu pijakan untuk mendirikannya dengan di topang oleh tekhnologi dan informasi. Ada sumber kekuasaan baru disini bagi langgengnya kekuasaan itu sendiri, yaitu tekhnologi dan informasi. Secara politis, tekhnologi dan informasi adalah sarana dan kanal penyaluran energi kekuasaan kepada yang dikuasainya, apakah itu digunakan untuk mendapatkan legitimasi, menyebarkan pengaruh, ataupun digunakan untuk mengatur strategi dan kebijakan yang akan dikeluarkannya.

            Wajah pemerintahan dalam hal ini pun menjadi terbelah, yaitu wajah pemerintahan  yang dihadapkan kepada pemerintahan itu sendiri maupun antar pemerintahan, wajah pemerintahan kepada masyarakatnya, dan wajah pemerintahan kepada pasar.  Ketiga wajah pemerintahan tersebut menuntut sinergi kepemimpinan yang menggerakkannya. Sebab tanpa adanya sinergi dengan kepemimpinan, ketiga wajah pemerintahan tersebut tidak akan menghadirkan suatu wajah pemerintahan yang ramah dihadapkan dengan siapapun, dan hanya menjadi topeng pajangan pada cetak biru pelaksanaan e-government  bagi pemerintahan daerah, dimana Indonesia telah mengundangkannya melalui Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

            Pada wajah pemerintahan kepada pemerintahan, kepemimpinan dalam kerangka e-government  dituntut untuk dapat melakukan koordinasi lintas sektoral kedalam secara otomatis, efektif dan efisien, tanpa harus terkendala jarak, fisik. Selain itu juga dituntut untuk memiliki design visi dan misi  serta skill manajerial yang memadai untuk menakhodai jalannya pemerintahan berhadapan dengan perubahan ekologi yang tidak semata-mata menekankan unsur kepemimpinan politis. Pada wajah pemerintah kepada pasar, kepemimpinan dalam kerangka e-government, dituntut untuk menyediakan layanan yang dapat mengakomodasi perkembangan bisnis skala lokal maupun internasional, bagaimana  kepemimpinan dapat membuka diri dengan berbagai macam pengetahuan, interaksi, dan koneksi. Pada wajah pemerintah kepada masyarakat, kepemimpinan di tuntut untuk dapat melibatkan partisipasi rakyatnya di segala bidang, dan bagaimana mengelola feedback, dukungan serta kritik terhadapnya menjadi sesuatu yang bermanfaat. Disamping itu juga berguna untuk mendekatkan pemimpin kepada rakyat pada tahap-tahap pelayanan yang memberdayakan, dimana transparansi, tanggung jawab, respon pemimpin di pertaruhkan secara rasional.

            Untuk itulah, sinergi kepemimpinan dengan e-government, merupakan wujud bahwa keinginan untuk menegakkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik menjadi suatu keniscayaan dimana sistem demokrasi menopangnya. Kemauan politik pemimpin dalam hal ini diuji, apakah e-government merupakan visi dan misi kepemimpinannya terhadap masa depan pemerintahan dan rakyatnya. Disamping itu juga adalah sebagai ukuran, apakah kepemimpinan tersebut menghargai ilmu pengetahuan dan memanfaatkan perkembangan tekhnologi dan informasi bagi kemashlahatan masyarakat banyak serta eksistensi pemerintahannya di tengah tantangan global yang telah berhasil menghilangkan sekat-sekat geografis beserta kedaulatan wilayah, juga identitas  yang muncul dalam skala lokal kewilayahan tersebut.

            Tekhnologi dan informasi memberikan wadah bagi semangat kepemimpinan yang otomatis, fleksibel, memiliki daya adaptasi tinggi, kreatif, inovatif, independen, energik, cerdas, dapat di jangkau, memiliki solusi terhadap segala permasalahan yang timbul, bervisi kedepan. Kepemimpinan dalam wadah ini adalah kepemimpinan yang khas dikemas dalam era digital, dimana pemimpin merupakan sesuatu yang praktis dibawa kemanapun, apakah kehadirannya secara fisik ada atau tidak bukan menjadi suatu pengaruh, tetapi yang terpenting pemimpin itu sendiri dapat mengembangkan pengaruhnya dalam jarak dekat atau jauh, hadir atau tidak hadir kepada yang dipimpinnya untuk dapat menjabarkan dan melaksanakan perintahnya, prinsip-prinsipnya dan konsep-konsep kepemimpinannya sesuai dengan apa yang dikehendakinya atau yang telah disepakati secara bersama.

            Hal ini berbeda dengan kepemimpinan manual dan berdasarkan tradisi kuno, dimana pemimpin diukur dari mutlaknya kehadirannya, begitu juga pengaruhnya akan sangat terasa jika dia hadir, tetapi berkurang atau tidak sama sekali jika dia tidak hadir.  Pemimpin model ini akan sangat bergantung dan menuntut kepada yang dipimpinnya. Kritik, masalah, akan dianggap sebagai pengganggu keseimbangannya dan selalu dipertanyakan sebagai upaya untuk mendeskreditkan legitimasinya. Hal ini akan sangat tidak praktis manakala, permasalahan yang dihadapinya adalah permasalahan manajerial yang menuntut penyelesaian manajerial, bukan politis. Visi dan misi kepemimpinannya adalah untuk melanggengkan status  quonya, bukan untuk memajukan lembaga serta yang di pimpinnya. Lebih menyedihkan adalah kepemimpinan model ini jauh dari kreatif dan inovatif, serta tidak memiliki design pemikiran yang faktual terhadap kondisi lingkungannya kedalam maupun keluar.

            Kepemimpinan di era digital hadir bersama ideologi massa dan tekhnologi informasi yang mendukungnya. Demokrasi dalam hal ini menjadikan kepemimpina di era digital sebagai wadah bagi popularitas kepemimpinan itu sendiri, dan rasionalisasinya di tangan subkultur kekuasaan yang cenderung berpola integral terhadap budaya popular dan kebutuhan orang banyak. Adaptasi kepemimpinan di era digital adalah adaptasi mekanis dan tekhnik, dimana pendekatan kemanusiaan diambil untuk dapat lebih memahami perilaku bagi terciptanya tekhnologi kepemimpinan itu sendiri guna mendapatkan informasi signifikan menjalankan kepemimpinannya di segala lini. Selamat datang kepemimpinan di era digital, dimana kecerdasan merupakan suatu aspek face to face tekhnologi informasi.